Sidoarjo, 4 September 2025. Warta Wong Bodho (WWB) – Dugaan adanya penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek pembangunan kios Desa Kedungkendo, Kecamatan Candi, mulai mencuat ke publik. Proyek yang bersumber dari dana desa ini dilakukan pada tahun budget 2024 sebesar Rp180 juta, dan berlanjut pada tahun 2025 dengan budget Rp172 juta. Namun, prosedur pencairan dana dinilai janggal dan disangka menjadikan kerugian hingga puluhan juta rupiah.
Jika dibandingkan dengan harga pasar, nilai proyek tersebut dinilai terlalu tinggi. Padahal, dana desa semestinya digunakan secara maksimal untuk kepentingan penduduk , dengan pengelolaan yang transparan serta efisien supaya hasil pembangunan sungguh-sungguh maksimal.
Berdasarkan pencarian di lapangan, progres fisik pembangunan kios desa tahun 2024 dengan budget Rp180 juta diduga mengalami keunggulan hingga 30 persen dari total biaya yang digelontorkan. Sementara pada pembangunan tahun 2025, peluangkerugian juga ditaksir cukup besar. Tim pemeriksaan menyebut, merujuk pada pola tolok ukur harga, total kerugian dari dua tahun anggaran tersebut berkisar Rp80 juta hingga Rp95 juta.
Selain itu, didapatkan adanya selisih signifikan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi riil di lapangan. Bahkan, terdapat indikasi penghitungan ganda pada beberapa item pekerjaan, yang semakin memperkuat dugaan adanya pembengkakan anggaran.
Kinerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga dinilai tidak sesuai aturan, bahkan terkesan mengabaikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana desa pun menyebabkan pertanyaan di penduduk .
Masyarakat berharap pihak berwenang secepatnya melakukan audit menyeluruh semoga penggunaan dana desa tetap sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan hingga budget desa yang seharusnya untuk kemakmuran warga malah dikorupsi,” tegas perwakilan forum kendali sosial lokal.
Pihak forum tersebut juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Dinas Inspektorat untuk menindaklanjuti masalah ini.
0 Comments