Warta Wong Bodho (WWB) – Bangkalan, Sehubungan dengan Adanya informasi sekelompok orang mengatasnamakan aktivis Bangkalan akan menjadwalkan agresi demonstrasi di depan Gedung DPRD Bangkalan, Madura Jawa Timur pada 1 September 2025.
Ketua Umum Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Abdurahman Tohir menganggap gelombang aksi yang terjadi belakangan memang lahir dari akumulasi kekecewaan penduduk kepada pemerintah. Menurut ia, kerisauan publik tidak lepas dari keadaan ekonomi dan sosial yang makin sukar.
“Banyak penduduk merasakan kerisauan ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini. Kondisi itu semakin diperburuk oleh perilaku sebagian anggota dewan perwakilan rakyat yang dinilai tidak memiliki tenggang rasa. Ungkapan berangasan yang sebaiknya tidak keluar dari verbal mereka membuat kemarahan publik tersulut,” katanya. Minggu (31/8/2025)
Namun, ia menilai jalannya agresi mulai melenceng dari tujuan permulaan. Alih-alih menyuarakan tuntutan, demonstrasi menjelma tindakan anarkis yang merusak kemudahan publik di berbagai kawasan.
“Aksi demonstrasi dan protes kemudian mengarah ke pembakaran gedung pemerintah dan akomodasi umum. Lanjut ke penjarahan rumah anggota dewan perwakilan rakyat dan Menteri, suasana yang sepertinya nampak janggal. Fenomena ini sepertinya bukan murni dilaksanakan elemen penduduk sipil. Namun ada kekuatan kelompok lain yang berupaya untuk menjadi penumpang gelap untuk agenda setting politik tertentu,” tegasnya.
Karena itu, beliau mengimbau kepada warga Bangkalan semoga lebih bijak menyikapi suasana. Fokus utama mesti tetap pada substansi gosip dan tuntutan yang sebetulnya.
“Sehingga perlu menghimbau kepada warga dan penggagas di Bangkalan untuk lebih mawas dan bersikap bijak dalam menyampaikan pendapat. Fokus lagi terhadap substansi info dan permintaan yang ada,” katanya.
Kata Abdurahman masyarakat tentu berhak untuk berdemo. Itu bab dari demokrasi. Menyuarakan kritik, memberikan aspirasi, bahkan meluapkan ketidakpuasan yaitu hal yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, keleluasaan itu bukan tiket gratis untuk merusak.
Para pendemo perlu berhati-hati kepada seruan oknum yang menunggangi agresi. Jangan biarkan niat baik menyuarakan aspirasi menjelma kerusuhan. Hindari ikut-ikutan menghancurkan akomodasi lazim, menjarah barang, atau melaksanakan tindak kekerasan. Karena begitu aksi berganti arah, suara rakyat yang tulus akan hilang ditelan kebisingan.
“Di sisi lain, pejabat publik, terutama anggota legislatif, akhir-akhir ini memang sedang menjadi sorotan. Beberapa pinjaman yang mereka terima dianggap penduduk terlalu besar, atau bahkan tidak perlu, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya diberlakukan. Hal ini menjadi salah satu akar dari ketidakpuasan publik,” paparnya.
Dalam suasana seperti ini, perkataan mereka, baik dalam pernyataan resmi maupun di media sosial, semestinya lebih berhati-hati. Kata-kata yang kurang patut untuk diutarakan cuma akan menambah luka dan menambahjurang ketidakpercayaan.
Anggota legislatif perlu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh terpilih karena kapasitas, integritas, dan kelayakan mereka sebagai wakil rakyat, bukan semata karena posisi atau jabatan yang melekat.
“Masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan kritik tanpa ditakut-takuti atau disudutkan. Jika kritik dianggap lawan, maka demokrasi cuma tinggal nama. Demo, kritik, dan aspirasi bukanlah dilema. Yang menjadi masalah adalah ketika semua pihak, baik itu masyarakat, pejabat, pegawanegeri, maupun media, kehilangan kendali. Di sinilah letak tanggung jawab bersama. Menjaga agar suara rakyat tetap murni, biar pejabat tetap bijak, semoga pegawapemerintah tetap profesional, dan semoga media tetap menghidangkan kebenaran,” tutupnya.
Penulis: MzL- Editor: Bwrd
0 Comments